Pemkab Sangihe Bersama DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan Dokumen KUA-PPAS APBD 2026

(Sangihe) SuaraBanuaku –  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama atas dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026. Bertempat diruang Rapat Gedung DPRD Jumat (07/11) 2025

Rapat dipimpin langsung  Ketua DPRD Ferdy Sondakh, S.E., didampingi Wakil Ketua I Risald Paulus Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong, serta dihadiri seluruh anggota dewan, yang dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, dan pimpinan OPD.

Bacaan Lainnya

Bupati Michael Thunga dalam sambutannya mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Momentum ini sangat strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keuangan dan penganggaran, walau di tengah keterbatasan fiskal yang dialami 

Bupati meminta seluruh perangkat daerah bekerja maksimal memanfaatkan potensi yang ada agar setiap pimpinan OPD meningkatkan kinerja dan mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti kesepakatan yang telah disetujui bersama.

“Saya mengharapkan kepada tim anggaran serta perangkat daerah yang terkait untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dan tepat,” tegasnya.

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bupati berharap setiap pejabat yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus bertanggung jawab terhadap pencapaian target PAD yang telah ditetapkan.

“Bagi pejabat yang tidak memenuhi target, saya selaku Bupati akan mengevaluasi  kinerja dari Pejabat tersebut dan hal ini saya lakukan secara menyeluruh setiap enam bulan,” tandasnya.

Selain membahas aspek fiskal dan kinerja, rapat paripurna tersebut juga menyoroti proyeksi pendapatan daerah serta tantangan dalam pemenuhan alokasi anggaran infrastruktur. Meski pemerintah pusat mengamanatkan alokasi 40 persen untuk sektor tersebut, kondisi fiskal daerah masih jauh dari target. Namun, Bupati tetap optimistis dengan komitmen bersama yang telah dibangun. Pungkasnya (IM)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *